Banjir Bikin Berita: Ketika Bencana Jadi Panggung Pencitraan

🇺🇸 English Version

---

Hujan di Indonesia memang gak main‑main. Begitu turun, bukan cuma bikin genangan, tapi mengubah gambar di peta. Belum lama kejadiannya, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh disulap dan berubah total menjadi negeri Atlantis. Istilah resminya sih “banjir.” Versi yang tidak resminya? Banjir + drama birokrasi asal bapak senang.

Lihat keluar jendela. Nampak surga khatulistiwa sudah berubah jadi “water park” gratis, lengkap dengan tanah longsor, lumpur coklat, sandal hanyut, meja, dan kursi plastik mendadak jadi kapal pesiar. Pas nonton beritanya di TV, banjir yang luar biasa itu cuma dianggap “warga lupa tutup keran air.” Beda banget antara kenyataan dan siaran pers nya. Katanya, “Tidak perlu minta bantuan tetangga, ini BUKAN bencana nasional, kok!”

Air makin naik, tapi respon untuk membantu tidak “satset” “gercep”. Dirasa lamban, tidak punya niat untuk segera bantu korban yang duduk di atap rumahnya berharap bantuan. Kalau nonton film, penonton yang kecewa pasti minta uangnya dikembalikan. Kasihan warga di atap rumah, ibaratnya gak bisa keluar bioskop, pintu “exit” gak bisa dibuka, sementara “petugas bioskop” rapat dulu siapa yang harus buka pintu.

Banjir bukan sekadar air; dia itu pencuri bertangan basah. Dia mencuri album pernikahan, seragam sekolah, motor cicilan, bahkan kulkas yang baru dicicil dua bulan. Warga bertahan dengan bau lumpur dan pakaian yang tak pernah kering. Yang paling berat adalah menunggu: menunggu hujan berhenti, menunggu air surut, menunggu bantuan makanan dan minuman. Ketika bantuan datang, yang tiba duluan justru janji‑janji: “Semua terkendali, bukan bencana nasional.” Sementara sandal masih mengapung seperti patroli siskamling di kampung.

Tidak ada yang kaget. Selat Malaka sudah marah berminggu‑minggu. Orangnya BMKG sudah melambaikan bendera merah sampai hampir keseleo. Kalau sistemnya baik, sirene langsung bunyi, SMS peringatan masuk, posko bantuan langsung dibuka. Kenyataanya? “Sistem Peringatan Dini” nya hanyalah kakek yang bergumam, “Wah, langit kok gelap, cucuku?” atau WhatsApp tante tetangga sebelah: “Air sudah masuk ruang tamu, tolong forward ke grup RT.” Semua orang sudah tahu, cuacanya makin memburuk. Seharusnya makin bersiap diri untuk antisipasi hadapi cuaca buruk itu.

Hujan bisa merusak pesta pernikahan, tapi gak bisa kirim ribuan batang kayu terpotong rapi dengan nomor seri meluncur ke sungai. Itu kerjaannya manusia. Tapi kata beritanya: kayu‑kayu itu memang sudah tua. Padahal, gunung‑gunung makin gundul dan citra satelit jelas menunjukkan: hutan makin sedikit dan tanah jadi mudah longsor. Kalau saja pohon-pohon itu bisa bicara, mereka pasti minta pengacara; mereka merasa harus lapor, tidak bisa hanya berdiam diri dan jadi saksi bisu atas kejahatan yang dilakukan orang-orang yang menebangi pohon secara liar.

Beberapa pejabat tampil dengan keahlian baru: mampu menganalisa banjir lewat medsos. Katanya: “cuma heboh medsos,” banjir a la TikTok. Bayangkan perasaan para korban banjir itu kalau tahu penderitaannya dianggap cuma trending topic. Ada pejabat lain malah asyik jalan-jalan ke luar negeri, meninggalkan warganya yang berdoa di air setinggi pinggang. Politisi lain datang bukan dengan selimut, tapi dengan slogan. Jepang berpacu melawan waktu saat bencana; kita berpacu adakan rapat koordinasi supaya kelihatan bekerja.

Dulu para pemimpinnya segera hadir. Ada yang gulung celana, ada yang berbasah ria, bahkan sampai turun ke lumpur. Sekarang, kepemimpinan serasa cukup terwakili oleh aplikasi — rapi, jauh, dan gak perlu sampai basah-basahan segala. Kita bergeser dari pemimpin yang gerak cepat mau bantu rakyat sampai berbasah-basah ke pemimpin yang cukup sampaikan ucapan belasungkawa. Ucapan itu kering, korban banjirnya tetap basah, resah , dan gelisah.

Banjir juga tombol reset ekonomi. Rumah hilang, toko tenggelam, tabungan lenyap. Pemerintah mengumumkan bantuan miliaran, tapi setelah melewati birokrasi, warga menerima mie instan dan senyum simpati. Pejabat fasih berbahasa “Birokrates” (bahasa rumit ala kantor), sementara warga fasih bertahan hidup. Sulit merasa diselamatkan ketika orang dengan megafon lebih siap menyelamatkan slide presentasi daripada manusia.

Dan inilah yang paling nge”kick”: Ada ide membentuk kementerian baru, Kementerian Bencana Alam. Rakyat pasti butuh menteri itu. Air bisa surut sendiri, tapi bencana bisa datang lagi. Kenyataannya, birokrasi tidak bisa mengevakuasi orang dengan segera, hanya tangan yang bekerja yang bisa.

Akhirnya, penyelamatan selalu datang dari rakyat. Tetangga dengan tali lebih berguna daripada pejabat dengan megafon. Yayasan kecil lebih cepat daripada rapat besar. Sampai pemimpin mau meletakkan mikrofon dan mengangkat dayung, keluarga akan tetap duduk di atap rumah. Meski tinggal punya uang hanya Rp 10.000 di saku, tapi dapat rumah gratis di lepas pantai, “beach house”, dari kelalaian sistem.

Matahari tenggelam, air naik, megafon masih berteriak. Kalau perahu resmi tak bisa diandalkan, andalkan tetangga — mereka mungkin tak punya logo, tapi biasanya punya tali. Dan tali lebih berguna daripada janji-janji kosong.

---

Kuis

Lewati saja kalau kemari cuma mau membaca—menu utama sudah ada. Tapi kalau mau uji kemampuan mengerti teks berbahasa Indonesia standar UKBI, silakan coba!